Politik Uang/Political Money

Dalam pesta demokrasi ada yang di sebut masa kampanye adalah masa mempromosikan calon penyampaian visi-misi kepada masyarakat dengan mengumpulkan mereka dan tur keliling kota-kota untuk berkampanye mendapatkan suara yang banyak. Di Indonesia mengenal dua istilah kampanye yaitu black campane dan negatif campane.

Black campane adalah kampanye hitam atau menggunakan cara-cara yang tidak benar seperti suap,membagikan uang dll. Sedangkan negatif campane adalah saling berargumentasi meng kritik satu sama lain berusaha mencari celah dan menyerang celah tersebut demi mendapatkan suara terbanyak dan memenangkan Pemilu. Di bawah ini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang politik uang atau political money.

Di Indonesia istilah Politik uang atau Political money sudah tidak asing di telinga kita setiap kali ada pemilu,pilkada dan pileg selalu ada politik uang. Bahkan stigma yang terbangun dalam masyarakat adalah kalau gak punya uang gak menang. Tentu ini merupaka stigma yang tidak benar seharusnya politik yang sehat tidak menggunakan mahar untuk memperoleh kemenangan bahkan dalam konstitusi jelas mengatur bahwa setia warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sudah seharusnya Politik yang bersih tanpa mahar dan saling beradu visi misi nya, sehingga masyarakat paham ketika mereka memipin apa yang aka di kerjakan atau dilakukan jadi bukan hanya sekedar janji-janji belaka.

Politik uang sangat tidak di benarkan oleh Undang-undang apabila tertangkap menggunakan uang untuk membeli suara maka ancaman pidana penjara sebagai sanksinya. Tetapi sanksi tersebut hanya menjadi isapan jempol belaka faktanya polik uang masih saja terjadi di setiap pemilu, mengapa? Karena kembali lagi delik pidana kita adalah delik aduan jadi kalau tidak ada yang mengadu tidak akan di tindak lanjuti, masyarakat pun tidak mengadu dikarenakan mereka di bungkam menggunakan uang walaupun tidak semua masyarakat mau di tutup mulutnya dan di beli suaranya menggunakan uang tetapi sebagian besar atau mayoritas masyarakat kita seperti itu. Banyak faktor yang menyebabkanya salah satunya karena masyarakat kita masih apatis atau tidak perdulu dengan kelangsungan negara kita apabila di pimpin oleh orang-orang yang tidak berkompeten hanya menggunakan uang untuk menang dan dampaknya pun yang di rugikan adalah rakyat itu sendiri.

Tetapi mereka tidak perduli yang penting mereka mendapatkan uang dengan nominal ratusan ribu dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Jika kita melihat keadaan ini tentunya masyarakat pun tidak salah ketika mereka lebih memilih uang daripada hati nurani karena manusia hidup dengan makan bukan dengan hati nurani. Mereka realistis tanpa menganalisa dampak yang terjadi di kemudian hari. Bisa saja akan banyak dampak buruk yang terjadi seperti korupsi,abouse of power atau penyalah gunaan wewenang atau jabatan, otoriter dll yang merugikan negara dan rakyat. Oleh karnanya sudah pasti kita harus menghentikan adanya politik uang atau political money untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan politik yang bersih.  

Memberantas politik uang harus dari akarnya  siapa?, oknum itu sendiri ketika oknum tersebut di hentikan untuk tidak berbuat curang dan licik maka tidak akan ada lagi politik uang, solusinya pada saat mulai masa kampanya bawaslu membentuk sebuah komosisi pemantauan yang bertugas mengawasi dan mengikuti tiap-tiap kampanye yang di lakukan pasangan calon di kota-kota atau daerah-daerah guna memastikan tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang di lakukan oleh partai pengusung maupun pasangan calon. Yang sering terjadi adalah tim sukses paslon mengutus orang untuk mengumpulkan ktp dan kk untuk dibeli hak suaranya dan ditukar dengan uang ini juga harus diputus dengan komisi pemantau dari bawaslu. Jadi intinya Bawaslu bergerak duluan jangan hanya bergerak jika ada laporan.

Solusi lainnya bisa dengan pencerdasan masyarakat terhadap bahaya nya politik uang memberikan pemahaman yang berkelanjutan bagi mereka sehingga buda apatis tersebut hilang dan masyarakat betul-betul peduli terhadap kualitas pemimpin daripada uang. Saya yakin apabila 2 hal di atas diterapkan maka akan memutus mata rantai politik uang di Indonesia.