PHK Buruh Di Tengah Pandemi Virus Corona

      

Menurut hemat saya terkait kasus PHK yang telah dialami 162.416 buruh dan masih terus bertambah karena kondisi perekonomian dunia yang terganggu akibat pandemi virus covid-19. Jika kita berkaca pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lalu kita kaitkan dengan masalah phk ini maka analisis yang saya dapat tulis adalah sebagai berikut :

Pasal 151 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaan, berbunyi “pengusaha,pekerja/buruh,dan pemerintah dengan segala upauya harus mengusahakan agar jangan sampai terjadi PHK.

Pasal 151 ayat 2 berbunyi,”jika PHK tidak bisa dihindarkan wajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tersebut tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 151 ayat 3 berbunyi,”apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan,pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga PPHI.

UU No. 2 Tahun 2004 ttg PPHI,lembaga PPHI yang dimaksudkan adalah mediasi,konsiliasi,arbitrase,dan litigasi. 

Dari keterangan pasal diatas baik UU No. 13 thn 2003 ttg ketenagakerjaan dan UU No. 2 tahun 2004 ttg PPHI sama- sama menerangkan bahwa PHK yang di lakukan oleh pengusaha/pemberi kerja tidak boleh sepihak dan telah memiliki payung hukum artinya segala peraturan perusahaan dan perjanjian kerja atau kontrak kerja haruslah dibuat sejalan dengan UU yang ada.

Dan ketika pun perusahaan harus melakukan PHK harus sesusai dengan hukum agar hak-hak pekerja/buruh itu tidak tertindas dan terlindungi. Lalu benarkah PHK yang 162 ribu lebih itu ? jika berkaca pada UU tentu tidak semudah sesingkat itu terjadi phk secara masiv,karena pasti melalui perundingan,negosiasi dan terakhir melalui pengadilan,barulah phk dapat dilakukan.Tetapi di kondisi-kondisi tertentu perusahaan terpaksa melakukan PHK di karenakan carut marutnya perekonomian global akibat pandemi virus yang terjadi. 

Dalam hukum istilahnya adalah over macht atau keadaan di luar dugaan,seperti terjadi di indoneisa dimana menerapkan sosial distancing, dan pembatasan sosial berskala besar tentu ini akan mengakibatkan terhentinya produksi perusahaan hingga mengalami kerugian sehingga perusahaan harus menutupi kerugiaan dengan memangkas uang gaji karyawan atau PHK.

Jika kita pandang netral maka tidak ada yang salah,jika perusahaan tidak mem phk maka akan bangkrut dan berdampak akan lebih banyak lagi orang yang menganggur. Jika buruh tidak menuntut mereka tidak di PHK maka mereka mau makan apa,keluarga dan anak-anaknya terancam putus sekolah dan kehilangan tempat tinggal,sehingga langkah yang diambil buruh untuk mempertahankan pekerjaanya sudah betul. 

Disini lah seharusnya negara hadir untuk membantu meminimalisir terjadinya PHK dengan mengeluarkan kebijakan yang melindungi buruh non esensial baik itu skala nasional maupun daerah. Menyuplai dana kas perusahaan swasta agar pekerja tidak di PHK. 

Buruh non esensial tetap bekerja tetapi dengan fasilitas seperti masker,Alat pelindung diri,hand sanitizer,pengukur suhu dan kondisi ruangan yang stabil dan higienis semua itu di bantu oleh pemerintah dan pengusaha. Kalau pemerintah mau ambil kebijakan yang ekstream, perusahaan harus meliburkan pekerja/buruh kasar/non esensial di tengah pandemi  covid-19 dan tidak wajib membayar upah,jika perusahaan memiliki hutang di tangguhkan sampai pandemi covid 19 berakhir.