Penghapusan Guru Honorer Dan PTT

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1, “ Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam UU ini di jelaskan ASN yang legal hanya ada dua yaitu PNS dan P3K ( pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Lalu bagaimana nasib para guru honorer yang jumlahnya ratusan ribu di seluruh Indonesia ? dan kondisi kekurangan tenaga pengajar di pedalaman. Di bawah ini kami hadirkan sedikit analisa dan opini penulis.

Mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menurut hemat saya UU ini perlu di kaji ulang mengapa? Karena substansi nya masih setengah-setengah dan seharusnya undang-undang harus memberikan kepastian hukum dan bersifat unuversal, tetapi fakta empirisnya UU ini sangat ambigu, banyak singkatan-singkatan yang tidak di jabarkan dan tidak ada disebutkan instansi/lembaga di tiap2 bidang sehingga berpotensi menimbulkan multi tafsir.

Undang-Undang ini juga tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi PNS dan P3K itu sendiri, kita ambil contoh kpk, merupakan eks pns yang mengundurkan diri, seharusnya jika mengaju pada UU ASN apakah KPK Ilegal? Karena dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN hanya ada dua yaitu PNS dan P3K. Apakah kpk pns atau p3k? Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan statement terkait status pegawai kpk dan masih di kaji ulang tetapi untuk tenaga guru honorer dan ptt sudah di stop penerimaanya.

Menurut saya itu kurang adil, karna di satu sisi kita masih kekurangan tenaga pengajar yang berstatus PNS bahkan di daerah pedalaman dalam satu instansi pemerintah sekolah dasar negeri PNS nya hanya ada 4 orang sisanya honorer dan ptt bayangkan saja jika 4 orang pns tersebut harus mengajar kelas 1-6 yang memiliki minimal 2 lokal kelas atau berjumlah 12 ruang. Apakah sanggup? Tentunya tidak. Karena manusia memiliki batasan baik itu tenaga dan daya fikir otak sehingga menjadi tidak efisien jika memaksakan untuk tetap mengajar 12 ruang tersebut.

Sebenarnya permasalahan di hapuskanya ptt dan honorer hanya karena di anggap ilegal tidak adanya payung hukum, jika pakai cara yang simple toh UU ttg ASN sudah ada tinggal di tambahkan saja honorer dan ptt kedalam UU No. 5 Thun 2014 Tentang ASN. Sehingga tidak menimbulkan banyaknya pengangguran yang tercipta karena penghapusan honorer dan ptt, juga kita tidak boleh memandang sebelah mata permasalahan ini karena jasa yang begitu besar dari para guru-guru mencetak para pemimpin bangsa tentu harus kita maknai sebagai pengabdian kepada negara. Sudah pasti negara pun harusnya peka dengan kondisi guru yang menjerit karena terkikis dengan peraturan perundangan yang Niatnya bagus untuk merapikan Adminstrasi tetapi dampak nya sungguh sangat merugikan tenaga guru honorer dan ptt yang jumlahnya bukan hanya 1000 tapi ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaanya.